Ridhmedia - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bisa anjlok menuju Pilpres 2024, jika tak bijak berargumentasi seputar provokasi Tiongkok di perairan Natuna.
"Prabowo memang terkesan kurang tegas. Seharusnya mengambil momentum untuk tegas kepada Tiongkok yang telah mengganggu kedaulatan di laut Natuna. Dalam hal Natuna Prabowo salah langkah, popularitas dan elektabilitasnya akan terganggu," ujar Ujang kepada jpnn.com, Rabu (8/1).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini bahkan kemudian menilai wajar anjuran Ketua Divisi Hukum PA 212 Damai Hari Lubis, agar Presiden Joko Widodo sebaiknya mencopot Prabowo dari jabatan menhan. Anjuran itu dinilai wujud kekecewaan karena mantan Danjen Kopassus itu kurang tegas dalam bersikap.
"Saya melihat justru yang mengambil momentum Mahfud MD sebagai Menko Polhukam dan Jokowi sebagai presiden yang dianggap sangat tegas soal Natuna," ucapnya.
Lebih lanjut dosen di Universitas Al Azhar Indonesia ini menilai, jabatan menhan sebenarnya sangat efektif untuk meningkatkan elektabilitas Prabowo, jika ingin kembali maju sebagai calon presiden di 2024 mendatang.
"Seharusnya bisa efektif, tetapi tergantung Prabowo bisa menggunakan panggung politik atau momentum politik ke depan dengan cantik. Jika Prabowo bisa memoles langkahnya dengan apik dalam posisinya sebagai Menhan, maka peluang di 2024 terbuka," ucapnya.
Namun, jika salah langkah, peluang Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu berjaya di Pilpres 2024 hanya sekadar menjadi angan-angan. Apalagi, kata Ujang kemudian, jika banyak kebijakan yang diambil Prabowo selama menjabat menhan tidak disukai masyarakat, maka mimpi menjadi presiden tak akan pernah terwujud. [nn]
