Penulis: Jajang Nurjaman
(Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis)
(Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis)
Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan baru-baru ini meminta publik agar tidak membesar-besarkan kasus Natuna. Watak Jenderal satu ini memang luar biasa, sepanjang karirnya ucapan beliau seakan lebih tinggi dari orang nomor satu di negeri ini, terkesan omongan dia wajib diikuti semua pihak.
Sebaiknya Pak Luhut lebih mawas diri, daripada sibuk instruksi ke sana-sini seolah-olah paling berkuasa lebih baik benahi dulu kapal yang dipimpinnya (Kemenko Maritim). Selama kepemimpinannya banyak kasus terkait pengelolaan anggaran dan proyek-proyek bermasalah mulai dari anggara perjalanan dinas sampai proyek LED Kemenko Maritim faktanya banyak masalah. Berikut kami rincikan
Pertama anggaran biaya perjalanan dinas Kemenko Maritim di tahun 2017, pada tahun itu total duit negar yang dihabiskan mencapai Rp208.073.339.949. Mirisnya diduga kuat penggunaan uang ratusan miliar banyak diselewengkan. Adapun modus yang umum ditemukan adalah laporan fiktif, uang yang digunakan lebih besar daripada yang dilaporkan.
Potensi kebocoran anggaran dalam biaya perjalanan dinas hampir merata di struktur Kemenko Maritim, mulai dari jutaan sampai ratusan juta. Seperti yang terjadi pada Sekretariat Kemenko Maritim ada kebocoran biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri sebesar Rp.162.946.294.
Selain itu dalam Deputi II juga ditemukan kebocoran sebesar Rp.11.762.942, Deputi III sebesar Rp.75.488.400, serta Deputi IV sebesar Rp.4.425.000.
Bahkan jika dibedah lagi, anggara Perjalanan dinas ini sepertinya lahan basah. Sampai-sampai untuk Paket Meeting juga dimainkan. Misalnya paket meeting perjalanan dinas pada Sekretariat Kemenko Maritim ada kebocoran Rp.14.832.000, Deputi II Rp.23.400.000, serta Deputi III Rp.9.033.000.
Jika ditotal dengan mata telanjang sedikitnya ada potensi kerugian negara sebesar Rp.315.515.536 di sini.
Terakhir terdapat sejumlah proyek di Kemenko Maritim di tahun 2019 yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Contohnya proyek media visual LED Videotron Indoor dengan anggaran yang dihabiskan sebesar Rp.1.449.871.800. Perusahaan yang dimenangkan oleh Kemenko Maritim adalah PT Sarana Global Prima yang beralamat di Jl. Rajawali Selatan Raya Rukan multiguna Blok 1G Kemayoran Jakarta Utara.
Menurut Center for Budget Analysis (CBA) pelaksanaan proyek ini diduga kuat dimainkan sejak proses lelang. Adapun modus yang kami temukan pihak Kemenko Maritim mengarahkan pemenang lelang kepada perusahaan tertentu, dan nilai proyek yang disepakati dengan pemenang tender terindikasi di markup, sehingga ada potensi kebocoran anggaran sebesar Rp168 juta karena nilai proyek yang dihabiskan lebih tinggi dari standar harga.
Jadi sebaiknya Menko Maritim Luhut lebih baik buru-buru membenahi kementeriannya, kalau kementerian sendiri tidak bisa diawasi dengan ketat dan bocor terus bisa-bisa kapal yang dipimpinnya tenggelam, kalau sudah begini tinggal nunggu KPK yang turun tangan. (*)
