Ridhmedia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, penanganan banjir Jakarta dan sekitarnya harus ditangani bersama-sama oleh semua pihak.
“Ini harus dikerjakan bersama-sama. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota. Semuanya bekerjasama dalam menangani ini,” tekan Jokowi di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (2/1/2019).
Dalam penangan banjir, banyak persoalan yang harus diselesaikan. Baik yang disebabkan kerusakan ekologi maupun ulah membuang sampah sembarangan.
“Tetapi saya ingin agar kerja sama itu dibangun pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga semuanya bisa tertangani dengan baik,” terang Jokowi.
Saat ini, yang terpenting adalah menangani korban banjir yang tersebar di mana-mana.
“Keselamatan keamanan masyarakat harus didahulukan,” tegasnya.
Sedangkan soal penanganan banjir yang berkaitan dengan infrastruktur dibicarakan nanti.
“Nanti urusan penanganan banjir secara infrastrukturnya akan kita bicarakan setelah penanganan evakuasi selesai,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlibat silang pendapat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengenai akar masalah banjir Jakarta, Khususnya mengenai normalisasi Kali Ciliwung.
Basuki menyinggung Anies yang belum menyelesaikan sisa dari normalisasi Kali Ciliwung yang secara total direncanakan sepanjang 33 km.
Saat ini normalisasi Ciliwung baru dikerjakan oleh pihak Kementerian PUPR sepanjang 16 km.
“Di 16 km itu kita lihat insyaallah aman dari luapan, tapi yang belum dinormalisasi tergenang,” kata Basuki di lapangan Monas, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (1/1).
Anies melawan. Menurutnya, normalisasi bukan satu-satunya solusi. Melainkan harus ada pengendalian air dari Bogor yang masuk ke Jakarta.
Menurut Anies, selama air biarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian di daerah selatan, maka apapun yang dilakukan DKI Jakarta akan percuma.
Dia kemudian mencontohkan Kali Ciliwung yang sudah dilakukan normalisasi, namun Kampung Melayu tetap banjir pada Maret 2019.
Artinya, sambung Anies, butuh pengendalian air sebelum masuk ke Jakarta.
“Kita sudah menyaksikan bulan Maret lalu di Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi itu pun mengalami banjir ekstrem. Artinya, kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir,” kata Anies.
Mantan Mendikbud itu lantas menyinggung mengenai bendungan yang sedang dikerjakan Kementerian PUPR.
Apalagi, bendungan Ciawi dan Sukamahi sudah mencapai 90 persen tahap pembebasan tanah dan bangunan fisik hampir 50 persen.
“Kalau dua bendungan selesai, maka volume air yang masuk ke pesisir bisa dikendalikan. Kalau bisa dikendalikan, insyaallah bisa dikendalikan,”
“Tapi, selama kita membiarkan air mengalir begitu saja, selebar apa pun sungainya, maka volume air itu akan luar biasa,” tutupnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo turut mengurai program pengendalian banjir di daerah Jabodetabek, khususnya pengendalian daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung, Cakung, Krukut, dan Sunter.
Program itu antara lain normalisasi Ciliwung, pmbangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi, dan sudetan Sungai Ciliwung ke Sungai Cipinang.
Perdebatan antara Pemda DKI dan pemerintah pusat ini pun disindir politisi Partai Demokrat Andi Arief.
Dia meminta Jokowi, Anies dan Basuki untuk tidak ribut di depan publik demi menjaga marwah almamater mereka.
“Pak Jokowi dari UGM, Pak Anies dari UGM, Pak Basuki menteri dari UGM, kepala BMKG dari UGM. Jangan ribut melulu, malu sama perguruan tinggi yang lain,” sindirnya. [psid]
