Ridhmedia - Pemerintah Indonesia diminta tak sekadar protes dalam merespons sikap pemerintah China yang mengklaim memiliki kedaulatan atas perairan di dekat Kepulauan Nansha, laut China Selatan.
Sebagai negara yang memiliki kedaulatan, pemerintah harus mengambil langkah tegas terhadap siapapun yang melanggar kedaulatan Republik Indonesia.
"Saya minta Pemerintah RI bukan hanya protes atas manuver kapal coast guard China yang saat mengawal puluhan kapal yang diduga mencuri ikan di sekitar 3.8 Nautical Miles dari garis Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Kalau terbukti beri tindakan tegas, terukur, dan jelas. Kita tidak pernah main-main soal kedaulatan NKRI," tegas Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (3/1).
Ia mengritisi Jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Cheng Shuang yang asal klaim terhadap kedaulatan di Kepulauan Nansha. Sebab menurutnya, semua ada aturan hukum yang tak bisa asal ditabrak.
"Silakan mereka klaim, tapi kita punya sikap dan menghormati hukum internasional, ada ZEE. Natuna serta wilayah yang meliputinya sejauh 200 mil itu jelas wilayahnya Republik Indonesia," sambungnya.
Di sisi lain, ia juga meminta keseriusan pemerintah, dalam hal ini Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto yang sebelumnya sudah berkunjung ke China dalam membangun System Marine Surveillance.
"Pak Menhan segera integrasikan sistem tersebut sehingga bisa cegah dini. Kita harus bangun yang canggih untuk mengawasi perairan Indonesia agar kapal-kapal asing yang masuk dan melakukan kegiatan di perairan Indonesia bisa dideteksi dini," tutup politisi PKS ini. [rmol]
