Amnesty International Indonesia menilai pelantikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 2019, kontras dengan pelantikannya pada 2014.
"Hari ini kita lihat suatu pelantikan yang bertolakbelakang dengan potret pelantikan 2014," kata Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu, 19 Oktober 2019, seperti dilansir dari Tempo.
Usman menuturkan pada 20 Oktober 2014, seusai dilantik di Gedung MPR, Jokowi serta Jusuf Kalla diarak menggunakan kereta kencana. Ratusan ribu orang merayakan arak-arakan itu dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Monas. Ada pesta rakyat buat merayakan kemenangan Jokowi. "Itu memperlihatkan dirinya selaku pemimpin prorakyat," kata Usman.
Untuk pelantikan 2019, kata Usman, Jokowi bakal dilantik dengan pengawalan puluhan ribu aparat keamanan. "Suatu pengamanan yang menurut aku hanya cocok buat pemimpin yang bukan negarawan, tapi mereka yang dilantik buat memegang kekuasaan besar dengan nyali serta mental yang kecil," ujar Usman.
Jokowi serta Maruf Amin bakal dilantik hari ini selaku presiden serta wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung MPR pada 20 Oktober 2019. Sekitar 30 ribu personel TNI-Polri ditugaskan buat mengamankan pelantikan itu.
