Komposisi menteri Kabinet Indonesia Maju di bawah Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden Maruf Amin dikritik. Kabinet dinilai tak mewujudkan semangat penempatan the right man on the right place.
"Saya kira, Presiden tersandera karna ternyata semangat the right man on the right place tak terwujud dalam Kabinet Indonesia Maju," ujar peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati dalam diskusi media, di Kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis 24 Oktober 2019.
Penempatan anggota kabinet baru, kata Enny, tak seluruhnya mencerminkan upaya Presiden dalam memberikan ruang yang tepat serta proporsional bagi para pembantunya buat bekerja sesuai kapasitas masing-masing. Bahkan, penempatan seorang menteri lebih menguat pada nuansa politis.
Enny menuturkan, terdapat beberapa anggota kabinet yang perlu dievaluasi kapasitasnya. Diantaranya yaitu pertama, Menteri Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati yang sebelumnya tak pernah terdengar serta terbaca track record-nya dalam upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Pemilihan Gusti Ayu lebih kental nuansa politis sebab ia merupakan istri mantan menteri era awal Jokowi.
Kedua, penunjukan Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan serta Kebudayaan (Mendikbud) kurang tepat, sebab sektor pendidikan merupakan roh dari pembangunan sumber daya manusia (SDM). Ketiga, penunjukan Wishnutama selaku Menteri Pariwisata serta Ekonomi Kreatif dinilai kurang memaksimalkan potensi serta kapasitasnya.
"Menurut kami, bakal sangat tepat jika Nadiem Makarim selaku Menteri UKM sebab bakal mendorong percepatan pertumbuhan start up di Indonesia dengan pendekatan teknologi. Sementara pemikiran kami, Wishnutama bakal menjadi sangat efektif serta optimal berkarya jika ditunjukan menjadi Menkominfo. Jadi itu yang kami sebut, the right man on the right place," ungkap Enny.
Keempat, publik sebelumnya tak pernah mendengar nama Agus Suparmanto dalam sektor perdagangan. Namun kini, nama itu tiba-tiba muncul. Kelima, penunjukan dr. Terawan selaku Menteri Kesehatan juga masih menyisakan polemik dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
"Bukankah seharusnya Presiden menengahi mermacam perbedaan yang ada, misalnya antara IDI serta dr. Terawan? Sehingga organisasi yang telah establish seperti IDI tetap menjadi mitra pemerintah yang bertugas membangun bangsa," katanya.
Keenam, lanjut dia, sektor ekonomi yang menjadi salah satu tulang punggung pembangunan bangsa, sangat memerlukan sinergi antar kementerian/lembaga (K/L). Diantaranya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang bertanggungjawab atas tercapai nilai investasi di Indonesia sesuai target. Karena itu, kapasitas, wawasan serta kecakapan diplomasi Kepala BKPM perlu mumpuni pada tingkat global.
"Kepala BKPM, perlu mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris sehingga bisa meyakinkan investor asing buat menanamkan modalnya di Indonesia, Singkatnya, jangan sampai upaya keras Kepala BKPM sebelum-sebelumnya menjalin relasi serta kerjasama dengan dunia internasional buyar hanya karna Kepala BKPM yang baru tak mampu berbahasa Inggris secara baik," papar Enny.
Sumber: RMOL
