Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kemarin pagi mendatangi kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat. Ahok bertemu langsung dengan Menteri BUMN Erick Thohir.
Ahok berkata Jika ia diminta buat memimpin salah satu BUMN. Namun, ia belum mengetahui pasti jabatan apa yang ditawarkan.
"Intinya kita bicara soal BUMN dan saya mau dilibatkan menjadi salah satu (petinggi) BUMN. Gitu aja. Jabatannya apa BUMN mana saya tidak tahu, mesti tanya ke pak menteri. Itu aja sih," ujar Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).
Ia berkata Jika penugasannya di BUMN dalam waktu dekat.
"Saya tidak tahu, bisa menjadi Desember atau November saya tidak tahu. Tanya ke pak menteri. Aku cuma diajak buat masuk ke dalam salah satu BUMN," tuturnya.
Ia pun bersedia jika ditugaskan di salah satu BUMN.
"Saya Jika buat negara buat bangsa ya saya mesti bersedia," katanya.
"Saya tidak tahu, saya apa aja juga boleh yang penting bantu negara," tambahnya.
Apa posisi yang pas buat Ahok? Lihat di halaman selanjutnya.
1. Posisi yang Pas Buat Ahok
Ada sejumlah saran buat Erick Thohir yang mau memasukkan Ahok ke perusahaan pelat merah. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai ada perseroan yang enggak cocok dengan gaya kepemimpinan Ahok.
"Saya cuma mengungkapkan ya silahkan Menteri BUMN menginginkan, Jika Ahok ini jangan sampai ditempatkan di BUMN yang, satu, aturan good governance-nya Telah sangat ketat, kedua, BUMN yang memang perlu tunduk code of conduct (kode etik) aturan-aturan internasional," katanya saat dihubungi detikcom, Rabu (13/11/2019).
Menurutnya dengan gaya kepemimpinannya, Ahok enggak cocok dengan BUMN yang karakteristiknya seperti itu, misalnya yakni PT Angkasa Pura I dan II, di mana pengelolaan bandara perlu tunduk dengan aturan internasional. Begitu pula PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang perlu tunduk dengan aturan penerbangan internasional.
Persoalan itu, lanjut dia sebab Ahok dalam tanda kutip sering kali menerobos aturan, misalnya saja saat menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) buat membangun ibu kota tetapi off budget, alias enggak masuk dalam APBD. Menurut dia BUMN enggak bisa dikelola seperti itu.
"Kita contoh Jika membikin terobosan dalam tanda kutip itu di luar aturan, contohnya mengambil CSR perusahaan yang off budget buat membangun. Nah itu di BUMN bahaya Jika gitu," ujarnya.
Nah dengan gayanya yang sering kali menerobos aturan itu, dia menyarankan agar Ahok ditempatkan di BUMN yang mendapatkan banyak penugasan dari pemerintah.
"Jadi memang perlu dikasih, menurut saya Jika umpamanya masuk maka yang sesuai karakter dia yakni BUMN yang bobotnya lebih banyak tugas negara kepada BUMN tersebut, lebih banyak tugas negara bukan tugas korporasi," tambahnya.
2. Bocoran dari Luhut
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat ditanyakan hal itu segan menjawab. Ia cuma berkata Jika dirinya menyambut baik Ahok masuk ke salah satu BUMN.
"Saya tidak tahu. Ya bagus Jika dia masuk BUMN," ujar Luhut singkat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/11/2019).
Meski mengaku enggak tahu Ahok bakal ditempatkan di BUMN apa, Luhut enggak menepis Jika Ahok bakal ditempatkan di BUMN sektor energi.
"Ya kira-kira gitu lah. Kalau saya tahu masa saya kasih tahu kamu," tambahnya. [detik.com]
