RIDHMEDIA - Politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengajak semua pihak tidak berburuk sangka terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Jansen mengucapkan itu di sedang banyaknya rancangan anggaran Jakarta 2020 dianggap janggal.
“TIDAK USAH KITA BERBURUK SANGKA DULU | aku pribadi percaya mas @aniesbaswedan ini bersih,” ujar Jansen melalui akun Instagramnya @jansen_jsp, Jumat (1/11/2019).
Menurut Jansen, Anies bakal diterjang hukum bila menjalani kepemimpinannya secara kotor.
“Kalau dia tidak bersih, di sedang situasi sekarang, bisa-bisa dia Sudah diterjang hukum dari kiri kanan depan belakang,” imbuhnya.
Meski demikian, Jansen menyarankan Anies tetap mengawasi kinerja anak buahnya dalam menyusun rancangan anggaran.
“Tapi pegawai di Pemda DKI yang jumlahnya puluhan ribu itu memang yang kerjanya perlu diawasi mas Anies secara ketat,” tuturnya.
Jansen tidak mau Anies terjerumus oleh anak buahnya yang tidak becus bekerja. Bila demikian, rakyat Jakarta bakal menjadi korbannya.
“Kalau tidak, bisa-bisa karna kerja mereka mas Anies "terjerumus". Dan masyarakat DKI juga menjadi dirugikan karna anggaran yang "menguap" tidak tepat guna,” pungkasnya.
Tambahan keterangan saya di IG terhadap twitt diatas. https://t.co/xzoHjn4ObU pic.twitter.com/OP9HqlIu9C— JANSEN SITINDAON (@jansen_jsp) October 31, 2019
Seperti diketahui, Anies buka suara soal kesalahan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam mengimput data website apbd.jakarta.go.id, ia menilai kesalahan terjadi karna sistem e-budgeting yang digagas oleh mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok lantaran tidak bisa mengadakan verifikasi.
"Ada problem sistem yaitu sistem digital, tetapi tidak smart. apabila smart sistem, dia bisa mengadakan pengecekan, verifikasi. Ia bisa menguji. Ini sistem digital, tetapi masih mengandalkan manual," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Anies mengungkapkan kalau nama anggaran yang janggal kerap ditemukan setiap tahunnya. Ia tidak mempermasalahkan kesalahan input data dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020 yang diposting di website apbd.jakarta.go.id. Sebab, rancangan anggaran yang dipublikasikan itu bisa berubah sebagaimana dalam pembahasan dinas terkait dengan DPRD DKI.
"Ini problem muncul tiap tahun maka yang kita koreksi ialah sistemnya. Sistem masih manual pengecekan manual maka ada puluhan ribu item. Maka tiap tahun itu pasti muncul angka yang aneh-aneh," tandasnya.[]
